Kementerian Polkam Gencarkan Program Media Bejo's Untuk Mewujudkan Media Massa yang Sehat
- TJ Sutrisno
Viva Semarang – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polkam bersama Pemprov Jawa Tengah menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi bertajuk “Penguatan Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat secara Industri, di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (13/11/2025).
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir mengatakan, forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait perkembangan media, mulai dari akademisi, Komisi Penyiaran Indonesia, hingga Dewan Pers.
“Hasil dari forum ini, akan diwujudkan dalam rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan, agar tercipta ekosistem media nasional yang sehat,” kata Arifien.
Ia menambahkan, pemerintah menjamin kebebasan pers di Indonesia, sekaligus menanggapi kekhawatiran terkait isu penghapusan atau take down berita.
Isu take down sempat mencuat dalam sesi diskusi. Namun, Ariefin Sjahrir menegaskan bahwa kebijakan penghapusan konten tidak dilakukan sembarangan dan melalui tahapan yang ketat.
Ariefin menjelaskan, jika pemerintah mempertimbangkan take down sebuah pemberitaan, fokus utamanya adalah pada aspek stabilitas dan kondusivitas keamanan nasional, bukan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers.
“Kalau dari sisi pemerintah, tujuannya lebih ke stabilitas keamanan. Kondusivitas keamanan nasional ini yang menjadi prioritas utama,” tegas Ariefin.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap upaya Kemenko Polkam RI menciptakan ruang bagi media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri atau Media Bejo’s. Dukungan itu dinilai penting, mengingat sebagai pilar keempat demokrasi, pers turut menentukan arah perkembangan bangsa.
Kepala Diskominfo Jawa Tengah, Agung Hariyadi mengatakan, masyarakat kini memasuki era kebebasan berpendapat, di tengah riuhnya arus digitalisasi. Karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Kebijakan perlu dilakukan secara relevan. Pemerintah tidak sekadar menjadi regulator, tetapi juga penyeimbang, antara agenda pemerintah, media, dan publik. Sehingga semuanya punya peran,” jelasnya.
Agung menegaskan bahwa Pemprov Jateng mendukung sepenuhnya pertumbuhan ekosistem media lokal. Dukungan juga diwujudkan melalui pemberian kesempatan bagi wartawan mengikuti uji kompetensi, guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme insan pers.
