Samakan Persepsi Hakim Pengadilan Agama Perkuat Kualitas Putusan dan Kepastian Hukum
- Abc
Viva Semarang – Perkembangan persoalan hukum yang semakin kompleks menuntut hakim Pengadilan Agama untuk terus memperbarui pemahaman dan menyamakan persepsi dalam menerapkan hukum. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat memperoleh putusan yang berkualitas sekaligus kepastian hukum.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah yang digelar di Hotel Wahid, Bandungan, Kabupaten Semarang.
Kegiatan bertajuk “Dengan Peningkatan Kualitas Putusan dan Kompetensi Ekonomi Syariah Kita Wujudkan Peradilan Luhur” tersebut menjadi ruang bagi jajaran peradilan agama untuk membahas berbagai perkembangan hukum, khususnya dalam meningkatkan kualitas putusan dan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah.
Ketua Kamar Agama atau Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yasardin, mengatakan penyamaan persepsi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas putusan hakim. Terlebih, peningkatan kesejahteraan hakim juga harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan kualitas dalam menjalankan tugas.
"Ya. Persamaan persepsi dalam penerapan hukum itu kita anggap penting. Apalagi misalnya dengan adanya kenaikan tunjangan hakim, itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas putusan hakim," ujarnya saat dijumpai di sela-sela kegiatan pada Kamis (17/9/2026).
Untuk meningkatkan kualitas putusan hakim itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, satu persepsi para hakim dalam memahami peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, persamaan persepsi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ini penting supaya masyarakat yang mengajukan gugatan ke pengadilan itu kepentingan hukumnya dapat terlayani.
Yang berikutnya adalah supaya tidak terjadi disparitas putusan. Disparitas putusan itu jangan sampai membingungkan masyarakat. Hakim ini memutus A dalam perkara yang sama, kemudian hakim B misalnya memutus dalam perkara yang sama, berbeda antara putusan hakim A dan hakim B. Akhirnya tidak ada kepastian hukum di dalam penerapan di pengadilan.
"Nah, oleh karena itu, perlu acara-acara seperti ini untuk menyamakan persepsi tersebut, menyamakan pandangan hakim tentang peraturan-peraturan perundangan yang ada sehingga terjadi satu pandangan, satu persepsi. Kemudian tidak ada lagi, akan terjadi disparitas putusan ini," imbuhnya.