Terima Ribuan Laporan Soal THR Menaker Sidak Pabrik

Tanggapi Laporan THR Menaker RI Sidak Pabrik
Sumber :

Viva Semarang – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, turun langsung merespons laporan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang masuk melalui posko pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan.

Angin Kencang Terjang Desa Kebowan, Kanopi Balai Desa Roboh Timpa Tiga Ruang Kelas

Sebagai bentuk tindak lanjut, ia melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan di kawasan, Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (31/3/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap laporan yang diterima benar-benar ditangani hingga tuntas.

“Ada laporan yang kami terima dari posko THR. Saya datang untuk memastikan penanganannya berjalan dengan baik dan selesai,” ujarnya.

KONI Kab. Semarang Keberatan Hasil Cabor Paralayang Di Porprov Jateng 2026

Ia menambahkan, pembentukan posko THR merupakan instruksi langsung dari Presiden guna menjamin hak pekerja terpenuhi. Posko ini tidak hanya tersedia di tingkat pusat, tetapi juga tersebar di dinas ketenagakerjaan daerah.

Salah satu laporan yang masuk tertanggal 16 Maret 2026 menyebutkan adanya perusahaan di wilayah Bergas yang belum membayarkan THR hingga melewati tenggat waktu H-7 Lebaran. 

Pemkab Semarang Salurkan Motor Roda Tiga untuk Bantu Usaha Penyandang Disabilitas

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas, perusahaan tersebut akhirnya mencairkan THR pada 18 Maret. Namun, muncul kembali aduan karena pembayaran belum dilakukan secara penuh.

“Total pekerja ada 951 orang. Pengawas sudah turun, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan. Alhamdulillah, ada komitmen bahwa sisa THR akan dilunasi paling lambat tanggal 2 besok,” jelasnya.

Menurut Yassierli, keterlambatan pembayaran dipicu oleh kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu, ditemukan pula kesalahan pemahaman terkait mekanisme pemberian THR yang dikaitkan dengan kehadiran pekerja.

“Hal seperti itu tidak dibenarkan. THR harus dibayar penuh, begitu juga dengan upah,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai aturan akan dikenai sanksi berupa denda sebesar lima persen. Denda tersebut nantinya dialokasikan untuk program kesejahteraan karyawan.

Secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 1.600 laporan terkait THR yang saat ini masih dalam proses penanganan bersama dinas ketenagakerjaan di berbagai provinsi.

“Kami terus melakukan pemantauan. Saat ini memang menjadi periode yang cukup padat karena banyaknya laporan yang masuk,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu karyawan perusahaan, Fendi, berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian terhadap kondisi pekerja. Ia mengeluhkan sistem pembayaran THR di perusahaannya yang dilakukan secara bertahap.

Halaman Selanjutnya
img_title