Gerindra: PAD Jateng Terlalu Andalkan Pajak Kendaraan, Harus Ada Terobosan
- Dok
Viva Semarang – Partai Gerindra Jawa Tengah menilai struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang dinilai terlalu mengandalkan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menanggapi capaian pendapatan daerah yang berjalan lambat dan belum optimal, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah provinsi segera merombak strategi fiskal dan melahirkan terobosan baru yang lebih agresif.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Dwi Yasmanto, menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak bisa lagi sekadar bermain aman dengan mengandalkan sektor konvensional. Kondisi lambatnya serapan dan realisasi pendapatan saat ini harus disikapi sebagai alarm untuk berburu sumber pendapatan baru yang lebih variatif.
"PAD kami yang paling utama masih ditopang dari pajak kendaraan bermotor. Karena capaian pendapatan belum bagus, pemerintah dituntut melakukan terobosan agar target pendapatan bisa tercapai," ujar legislator yang akrab disapa Yayan tersebut di sela kegiatan FGD Kepemudaan di Semarang, Kamis (9/7).
Sejauh ini, langkah taktis yang ditempuh Pemprov memang baru menyentuh area hilir, seperti memperkuat koordinasi dengan Polda Jawa Tengah guna menggenjot kepatuhan wajib pajak di jalan raya.
Yayan tidak menampik pentingnya kesadaran personal masyarakat, mengingat seluruh pos pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Jawa Tengah disokong langsung oleh uang pajak tersebut. Namun, mengandalkan kepatuhan publik saja jelas tidak cukup untuk mendongkrak ruang fiskal daerah secara signifikan.
Ia menyebutkan, DPRD Jateng sebenarnya telah lama mendorong optimalisasi ceruk pendapatan lain, seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat. Sayangnya, kontribusi kedua sektor ini masih jauh dari kata memuaskan. Dalam sektor pajak alat berat misalnya, performa realisasi di lapangan justru terbentur masalah operasional objek pajak yang mandek.
"Pendataannya sudah cukup bagus. Namun, banyak alat berat yang tidak digunakan sehingga penerimaan pajaknya tidak maksimal," jelas Anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Selain sektor pajak, sorotan tajam juga diarahkan kepada jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah yang kontribusinya dinilai masih melempem. Gerindra mendesak adanya evaluasi total terhadap manajemen dan kinerja seluruh perusahaan daerah.
