BI Jateng Dukung Wisata Jawa Tengah Tancap Gas di 2027
- TJ Sutrisno
Viva Semarang – Sektor pariwisata Jawa Tengah bersiap tancap gas pada tahun 2027 mendatang. Langkah persiapan ini bahkan sudah dimulai sejak tahun 2026 melalui inventarisasi data serta pemetaan berbagai kebutuhan strategis guna memastikan kesiapan infrastruktur dan ekosistem pendukung pariwisata daerah.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Andi Reina Sari, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung langkah tersebut.
"Dan memang sesuai dengan komitmen pemerintah di tahun 2027 akan meningkatkan pariwisata, dan di sini kami sudah mulai di tahun 2026 ini untuk mengumpulkan berbagai informasi dan hal-hal yang memang perlu kita siapkan dalam rangka pengembangan pariwisata Jawa Tengah di 2027 nanti," kata Andi Reina Sari.
Sebagai bagian dari perumusan strategi, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk mempelajari formula pengembangan pariwisata berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan kelestarian lingkungan.
Menurut Andi, pariwisata bukan sekadar mengenai objek wisata, melainkan sebuah ekosistem yang membutuhkan investasi sebagai alat penggerak utamanya.
"Selama ini, arus investasi di Jawa Tengah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan seperti manufaktur dan pabrik. Oleh karena itu, momentum akselerasi pariwisata ini diharapkan mampu memikat para investor untuk mengalihkan atau memperluas cakupan modal mereka ke sektor pariwisata dan sarana pendukungnya," ungkapnya.
Pengembangan pariwisata yang solid, lanjutnya, dinilai membutuhkan sokongan lintas sektor, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga ketersediaan fasilitas perhotelan. Kehadiran investor di sektor-sektor ini menjadi krusial agar seluruh kebutuhan prasarana dapat terpenuhi secara optimal demi memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Guna memuluskan masuknya modal ke sektor ini, intervensi dan komitmen regulasi dari pemerintah sangat diharapkan. Dorongan kebijakan berupa kemudahan perizinan, kemudahan regulasi pembangunan akomodasi, serta kepastian tata ruang menjadi kunci penting.
Meski demikian, penyederhanaan berbagai aturan penanaman modal dan perizinan lingkungan hidup seperti AMDAL tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem lokal.
Peningkatan konektivitas juga menjadi fokus utama yang terus dimatangkan. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan kesiapan infrastruktur jalan hingga penyediaan moda transportasi umum yang memadai untuk menjamin kenyamanan akses wisatawan menuju berbagai destinasi unggulan.
