Jembatan Darurat di Meteseh Hanyut Diterjang Banjir Sungai Babon, Pemkot Semarang Tunggu Kajian
- IG liputanseputar_keboagung
Viva Semarang – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang, belum bisa membangun jembatan darurat atau Jembatan Metro 2, di Meteseh Tembalang yang hanyut akibat derasnya aliran Sungai Babon.
Pasalnya jembatan ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, tanpa mengajukan izin kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, serta Pemkot Semarang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto mengaku belum menerima laporan jembatan hanyut tersebut. Adapun Pemkot belum bisa membangun karena tidak masuk perencanaan, serta belum ada kajian yang dilakukan.
"Jembatan ini kan dibangun swadaya, belum ada kajian dan pembangunannya tidak sepengetahuan pemerintah," bebernya.
Menurutnya, jembatan tersebut melintasi Sungai Babon, yang merupakan sungai kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Karena itu, setiap pembangunan infrastruktur di atas sungai tersebut memerlukan rekomendasi dan izin resmi dari BBWS.
"Sungai Babon masuk kewenangan BBWS Pemali Juwana. Jadi, kalau nanti akan dibangun jembatan permanen, kami harus meminta rekomendasi dari BBWS untuk penggunaan aset sungai," jelasnya.
Sampai saat ini, kata dia, belum ada usulan resmi pembangunan jembatan di lokasi tersebut untuk tahun anggaran 2026. Meski begitu, pihaknya berencana melakukan kajian Feasibility Study dan Detail Design (FSDD) terlebih dahulu untuk menilai kelayakan pembangunan.
"Kalau nanti hasil kajian menunjukkan bahwa itu akses vital masyarakat dan layak dibangun, maka bisa diusulkan dalam anggaran tahun 2027. Tapi tahun 2026 ini baru tahap kajian," ungkapnya.
Terkait kondisi jembatan darurat yang hanyut, Suwarto menyebut bahwa secara teknis, konstruksi jembatan swadaya tersebut tidak memenuhi standar keselamatan, terutama untuk menahan arus deras saat hujan.
"Secara teknis tidak memadai dan, tidak ada standar keselamatan terhadap perhitungan besarnya arus sungai," bebernya.
Untuk penanganan sementara, DPU menyerahkan koordinasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan, mengingat belum adanya izin teknis dari BBWS. Misalnya jika akan membangun jembatan darurat lagi.
"Kalau dibangun lagi secara swadaya monggo, pemerintah belum bisa masuk karena belum ada rekomendasi teknis. Pemerintah tentu ingin membantu, tapi harus sesuai aturan," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati, mendesak Pemkot Semarang, membangun kembali Jembatan Metro 2 yang hanyut akibat derasnya arus Sungai Babon.
