WTP 10 kali Berturut-turut, Pembuktian APBD Kembali untuk Warga Kota Semarang
- Dok
Viva Semarang – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. WTP diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini membuktikan tata kelola keuangan Kota Semarang berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, raihan WTP bukan sekadar penghargaan atas tertib administrasi keuangan, tapi juga pembuktian setiap rupiah APBD dikelola secara hati-hati, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, dan berbagai pihak yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya," ujar Agustina usai menerima LHP BPK, Rabu (11/6).
Agustina menegaskan, sepanjang tahun 2025 Pemkot Semarang mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Pembangunan antara lain ditujukan untuk jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan tidak diukur dari tebalnya laporan atau banyaknya penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Warga ingin melihat jalan yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman, pelayanan yang semakin cepat, serta kesempatan ekonomi yang semakin terbuka. Karena itu saya selalu menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Semarang. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Agustina juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar capaian WTP tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
