Ratusan Pengacara di Jawa Tengah Deklarasi Gabung Tim Hukum Nasional Dukung Anies-Muhaimin

Semarang – Ratusan pengacara, advokat dan praktisi hukum di Jawa Tengah bergabung dan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres nomor urut 2 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Mereka kemudian bergabung dalam Tim Hukum Nasional Jawa Tengah

Deklarasi digelar di Hotel Patra Semarang, Jumat (5/1/24) yang dihadiri oleh sejumlah petinggi Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin .

Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) yang hadir dalam acara tersebut menyoroti semakin intensnya penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, mencakup penggunaan anggaran, pelibatan birokrasi, atau pemakaian sarana dan prasarana yang menguntungkan calon presiden tertentu.

"Pelanggaran semacam itu semakin dipertontonkan secara vulgar kepada publik, tanpa malu-malu. Selain memprihatinkan, kondisi tersebut bisa dikategorikan dalam praktik korupsi dan merupakan pelanggaran hukum," tegas Ketua Umum THN AMIN, Ari Yusuf Amir.

Ia menambahkan, ada beberapa kejadian yang disoroti dan dicatat. Jika praktik demikian terus dilakukan, maka itu bisa dikategorikan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur dan sistematis.

Ari meminta pemerintah, dari pusat hingga desa, untuk tidak bermain-main dengan kebijakan yang mengutungkan calon tertentu. Sebagai contoh, Ari menyebutkan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang rentan dipolitisasi untuk menguntungkan calon tertentu.

Ari juga menyoroti masalah netralitas yang menjadi ujian bagi pimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menggawangi institusinya agar tidak terlibat dalam praktik kecurangan. Ia meminta agar aparatur sipil negara maupun aparat penegak hukum untuk berani menolak perintah dari atasan mereka, jika diarahkan untuk memberikan fasilitas yang menguntungkan paslon tertentu.

"Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan, melihat pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bukti adanya keberpihakan aparat, TNI maupun Polri. Persoalan netralitas ini karena kini putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi kandidat. Sementara Jokowi adalah panglima tertinggi TNI, memegang kekuasaan atas polri, dan merupakan pemimpin eksekutif tertinggi," katanya.

Di tempat yang sama, Executive Captain Timnas AMIN, Sudirman Said menegaskan, saat ini yang diperlukan AMIN adalah demokrasi yang benar, pemilu yang jujur dan adil. Ia juga memberikan pandangan dan nasehat untuk semua aparatur negara bahwa obyektifitas dan netralitas itu penting.

“Kepada semua aparat kami yakin kalian semua berharap memiliki pemimpin yang bermartabat karena itu objektifitas Dan netralitas menjadi penting,” kata mantan Menteri ESDM RI pada Kabinet Kerja tahun 2014 tersebut.

Secara tegas Sudirman juga menyentil Presiden Jokowi agar bersikap netral, menjunjung etik dan hukum.

"Kepada pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Jokowi, anda adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya adi luhung. Oleh karenanya dibutuhkan keteladanan yang luar biasa dengan bersikap netral menjunjung etik dan hukum, maka apapun hasilnya akan diterima oleh rakyat. Namun jika terjadi pemerkosaan demokrasi, pemilu berjalan tidak netral, menggunakan peralatan-peralatan secara tidak sah, siapapun pemimpin yang tepilih adalah pemimpin yang tidak punya apa-apa dan membahayakan keamanan negara,” tegasnya.(TJ)