Jateng Terbitkan Pergub Pencegahan dan Penanganan TPPO

Hal itu disampaikan oleh Nana saat menerima kunjungan CEO IOJI, Achmad Santosa di kantor  Kantor Gubernur Jateng Jumat, 6 September 2024.

Sementara itu, Achmad Santosa mengapresiasi respon cepat   jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng terhadap isu TPPO ini. OPD tersebut antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Regulasi ini, kata Achmad, akan memberikan pengaruh pada perusahaan migrant agency. Aturan ini akan mengurangi ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan. 

Achmad  mengatakan, regulasi ini menjadi Pergub yang pertama terbit di seluruh Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.