Pengamat Politik Nur Hidayat Sardini: Pilkada Lewat DPRD Adalah Kemunduran Demokrasi

Pengamat politik Undip Nur Hidayat Sardini.
Sumber :
  • TJ Sutrisno

Viva SemarangPengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menegaskan, usulan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD seperti jaman dulu adalah kemunduran proses demokrasi di Indonesia. 

Puan Pamer PDIP Menangkan 19 Pilkada di Jateng, Masih Kandang Banteng?

Ia berharap pemilu tetap bersifat inklusif atau melibatkan semua pihak. Hal itu menurutnya sejalan dengan prinsip one man, one value.

"Ini siklusnya, selalu ada perdebatan seperti ini, kalau ada pembahasan undang-undang pemilu pasti akan ada seperti ini, apakah pemilihan kepala daerah itu lewat DPRD itu menguntungkan atau merugikan. Nah, dengan cara pemilihan langsung seperti sekarang ini nilai kedaulatan juga beda dibandingkan dengan jika kepala daerah dipilih lewat DPRD. Karena dalam pilada langsung, semua orang memilih dalam prinsip one person one vote and one value. satu orang memilih satu suara. Nah kalau lewat DPRD kan eksklusif, memilih tapi oleh orang tertentu. Apakah rakyat tidak memberontak? Ya memberontak juga," kata Nur Hidayat Sardini di sela acara Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 dan Proyeksi Mendatang, di Hotel Santika Semarang, Sabtu (21/12/24).

PDI Perjuangan Menang di 19 Pilkada Kabupaten dan Kota, Jawa Tengah Teta Kandang Banteng

Sardini menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memiliki kedaulatan yang jauh lebih besar. Jika yang dikeluhkan adalah biayanya mahal, perlu ada solusi untuk membuatnya lebih efisien secara biaya. Maka, pemungutan suara dengan teknologi IT bisa menjadi solusi.

"Saya pernah ke Ekuador. Di saja itu ya satu orang itu cukup datang ke TPS mengganti struk ya lalu dipindai sampai ke nasional. Jadi tidak perlu ada PPS, tidak perlu ada PPK, ndak perlu KPU kabupaten kota nggak perlu KPU provinsi, tapi kedaulatannya lebih besar daripada di DPRD. Memang nanti di DPRD nggak perang juga? Tapi IT ini memang bersifat auditable. Maka Bawaslunya juga harus transpormasi, tidak hanya ahli kasat mata, tapi juga ahli IT," ungkapnya.

QRIS Memudahkan Bertransaksi, Omset UMKM di Semarang Meningkat

Pada intinya, tegas Sardini, berlangsungnya Pilkada setiap lima tahun sekali merupakan penerapan penting dalam demokrasi. Karena dinilai bisa memberikan nilai bagi setiap individu masing-masing.(TJ)