Lebih dari 30 Ribu Keluarga Tolak Bansos, Ini Alasannya
- Viva
Viva Semarang – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa lebih dari 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sukarela menolak menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah.
Penolakan ini muncul karena masyarakat merasa kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan memilih agar bantuan tersebut dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menilai fenomena ini sebagai bentuk kesadaran sosial dan kejujuran yang patut diapresiasi.
"Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat," ujar Gus Ipul saat ditemui di Semarang, Selasa (25/11). Ia menambahkan bahwa bagi masyarakat yang masih memenuhi syarat, bantuan akan tetap diprioritaskan.
Polemik Stiker
Penjelasan Mensos ini sekaligus menanggapi polemik penolakan pemasangan stiker penanda penerima bansos yang belakangan terjadi di beberapa daerah. Menurut Gus Ipul, pemasangan stiker merupakan inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan memudahkan identifikasi KPM.
"Sebenarnya itu inisiatif daerah untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima. Jadi itu hanya sebagai tanda saja," jelasnya.
Menariknya, kebijakan penandaan ini justru mendorong munculnya kesadaran. Masyarakat yang menolak stiker umumnya merasa malu, tidak etis, dan menilai kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik, meskipun secara data mereka masih terdaftar sebagai penerima.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan besarnya jumlah penolakan sukarela ini menunjukkan adanya solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat.
"Tidak sedikit masyarakat yang merasa sudah cukup dan ingin bantuan ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh," ungkapnya.
Atas sikap proaktif ini, Mensos menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para KPM yang berani menyatakan ketidaklayakan atau ketidaksanggupan lagi menerima bansos.
Kemensos berkomitmen terus meningkatkan akurasi data penerima melalui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah demi memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat. (TJ)
