Nelayan Jateng Keluhkan Ijin Tangkap Ikan ke Pusat, Pj Gubernur Nana : Kita Akan Kawal

Viva Semarang – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana merespon adanya aduan dari nelayan sulit mengurus izin penangkapan ikan. Ia sudah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan langkah konkret dalam pendampingan dan penjelasan tentang masalah tersebut.

"Masalah perikanan memang masih ada aduan dari masyarakat, khususnya nelayan, terkait penangkapan ikan untuk batas 12 mil ke atas. Sebab perizinan tangkapan ikan untuk zona tersebut kewenangannya ada pada pemerintah pusat," jelas Nana di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (18/1/24).

Menurut Nana, prosedur itu yang kadang-kadang membuat kesulitan warga, khususnya nelayan.

"Warga ini maunya segara mendapatkan izin. Tetapi perlu waktu untuk izin di kementerian. Itulah yang kadang-kadang masyarakat komplain," ungkapnya.

Pemprov Jateng, tegasnya, tidak lepas tangan. Langkah yang dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan pendampingan dan sosialisasi mengenai perizinan kepada para nelayan.

"Kami akan terus berkoordinasi agar dalam memberikan pelayanan terkait penangkapan ikan, supaya ke depan lebih baik dan lebih cepat," jelas Nana.

Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, perizinan yang dikeluarkan sebanyak 43.569 izin. Terdiri atas proses perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebanyak 40.910 izin dan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG) sebanyak 2.659 izin.

Halaman Selanjutnya

Proses perizinan untuk sektor kelautan dan perikanan lebih banyak dilakukan melalui SIAP Jateng. Tercatat selama 2023, ada 1.239 izin untuk daftar kapal perikanan dan 1.073 izin untuk pemanfaatan bangunan perairan.(TJ)