Pemkot Semarang Kembangkan Peta Risiko Kesehatan
- Dok
Viva Semarang – Upaya Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mulai menunjukkan hasil nyata. Data Dinas Kesehatan Kota Semarang hingga pekan ke-37 tahun 2025 mencatat, angka kematian ibu menurun dari 14 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 10 kasus. Sementara angka kematian bayi juga turun signifikan dari 139 menjadi 76 kasus.
Tren penurunan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang, Budi Prakosa dalam Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkes) Kota Semarang 2025 pada Selasa (23/9) di Hotel Harris Semarang. Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, hingga kader masyarakat.
Budi Prakosa yang hadir mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga dan fondasi bagi kemajuan kota.
“Menurunnya angka kematian ibu dan bayi ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Justru ini harus menjadi pemacu agar setiap anak lahir sehat dan setiap ibu selamat. Semua pihak harus bergerak bersama, karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain penurunan angka kematian, Pemkot Semarang juga memberi perhatian serius pada masalah stunting dan kesehatan anak. Menurut Budi, kesehatan sejak kandungan hingga usia dini akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.
“Kita ingin memastikan sejak kandungan, balita, hingga anak usia dini mendapat perhatian penuh, karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju emas 2045,” jelasnya.
Pemkot Semarang kini mengembangkan peta risiko kesehatan untuk setiap wilayah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah lebih cepat, penentuan prioritas lebih tepat, dan intervensi lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga diberikan apresiasi melalui kegiatan GEMILANG kepada organisasi profesi yang berperan penting dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi, yakni Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), serta Tim AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon).
“Kolaborasi dengan tenaga medis dan organisasi profesi ini terbukti memberi dampak nyata bagi warga. Kami berterima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan,” tambah Budi.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menekankan bahwa tantangan kesehatan seperti TBC, stunting, maupun kesehatan mental membutuhkan strategi komunikasi yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor.
“Urusan kesehatan tidak bisa hanya diserahkan pada Dinas Kesehatan. Kita butuh keterlibatan semua pihak, dari camat, lurah, hingga kader di tingkat RW. Melalui forum ini, kita bisa saling berbagi strategi, memperkuat komunikasi, dan mempercepat replikasi program yang berhasil,” katanya.
Salah satu inovasi yang diperkuat adalah program Blokosuto dengan sembilan kelas tematik, mulai dari pencegahan penyakit menular, peningkatan imunisasi, hingga kesehatan mental dan perilaku hidup bersih.
Dengan langkah konkret ini, Pemkot Semarang optimistis akan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan, menekan angka kematian ibu dan bayi lebih rendah lagi, serta memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
