Keren! Jateng Punya 30 Desa Anti Korupsi, Tahun 2024 Ini Bakal Jadi 372 Desa

"Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan,  KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, menurut dia,  yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebaik-baiknya sistem tidak cukup kalau tidak memilki pimpinan yang baik.