Keren! Jateng Punya 30 Desa Anti Korupsi, Tahun 2024 Ini Bakal Jadi 372 Desa
Jumat, 12 Juli 2024 - 16:28 WIB
Sumber :
"Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap," jelasnya.
Baca Juga :
Bank Indonesia Perkuat Ekosistem Transaksi Mata Uang Lokal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.
Dalam rangka pemberantasan korupsi, menurut dia, yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebaik-baiknya sistem tidak cukup kalau tidak memilki pimpinan yang baik.
Halaman Selanjutnya
"Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik," katanya.
