Pemprov Jateng Raih Penghargaan Pengawasan Kearsipan Terbaik
- Dok
Viva Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan sekaligus dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Penghargaan tersebut meliputi peringkat satu untuk kategori Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi dan penganugerahan Memori Kolektif Bangsa (MKB) tahun 2025 terhadap arsip PKK Jawa Tengah sebagai pionir PKK Nasional.
Dua penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Gedung ANRI, Jakarta, pada Kamis, 22 Mei 2025.
"Arsip-arsip ini merupakan legacy sejarah yang patut kita uri-uri (lestarikan) budayanya," kata Luthfi usai menerima penghargaan.
Ia menjelaskan, kearsipan merupakan bagian penting dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dari arsip-arsip tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan pembangunan. Arsip juga dapat menjadi salah satu acuan untuk menentukan kebijakan di masa depan.
"Ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Dengan arsip yang lengkap, kita akan melihat suatu legacy masa lalu untuk menjadikan masa depan lebih baik," katanya.
Bagi Luthfi, tugas aparatur sipil negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota adalah kerja dengan ikhlas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan pengarsipan yang baik, maka generasi penerus dapat melihat dan belajar hal-hal baik yang pernah dikerjakan oleh para pendahulunya.
Maka dari itu, pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah akan terus ditingkatkan, termasuk kaitannya dengan transformasi digital. Digitalisasi arsip-arsip penting juga sudah mulai dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
Selain penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi, dua daerah di Provinsi Jawa Tengah juga menerima penganugerahan MKB Tahun 2025. Pertama, Kota Surakarta yang menerima penghargaan MKB untuk Arsip Perjalanan Karier Waldjinah Maestro Keroncong Indonesia (1967-2022) dan Arsip Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta (1953-1977). Kedua, Kabupaten Pekalongan untuk Arsip Koperasi Batik Pekajangan (1939-2022): Perjuangan Ekonomi Sosial Pengusaha Bumiputra.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahma Nur Hayati menjelaskan, pengelolaan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa keunggulan. Antara lain memiliki kebijakan 4 pilar kearsipan, yakni Pergub Tata Naskah Dinas, Pergub Klasifikasi Arsip, Pergub Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Pergub Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD). Berikutnya adalah Sumber Daya Arsiparis yang berkompeten, Khasanah Arsip Statis yang dimiliki Pemprov Jateng telah ditetapkan menjadi Memori Kolektif Bangsa (MKB), dan Memory of The World (MOW).
Beberapa arsip yang ditetapkan menjadi MKB adalah Arsip Prof dr Soeharso, Arsip Infrastruktur Pendidikan pada zaman kolonial, dan Arsip Transmigrasi (MKB). Tahun 2024 oleh UNESCO Arsip Prof. dr. Soeharso ditetapkan sebagai memori kolektif dunia serta diberikan apresiasi 20.000 Dolar.
Sementara arsip PKK Jawa Tengah sebagai pionir PKK Nasional yang baru saja ditetapkan sebagai MKB oleh ANRI terdiri dari beberapa media rekam. Di antaranya Arsip Tekstual sebanyak 63 berkas, Arsip Foto 18 lembar dan 30 Album Foto, Arsip Media Baru berupa 2 file rekaman wawancara.
"Pembinaan dan pengelolaan arsip tetap dilakukan dan diimplementasikan. Tujuannya untuk bisa mengamankan, menyelamatkan, dan melestarikan arsip di Jawa Tengah. Dengan begitu dapat menjadi memori kolektif bangsa (MKB) dan nantinya menjadi memory of the world (MOW)," jelas Rahma.
Guna menunjang pengelolaan kearsipan, lanjut Rahma, maka dibutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau arsiparis. Kemudian butuh infrastruktur pendukung, dan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, serta perguruan tinggi.