Kekeringan Mengancam! Hanya 5 Daerah di Jateng yang Aman, Yang 30 Daerah Begini Situasinya

Viva Semarang – Memasuki puncak musim kemarau, daerah-daerah di Jawa Tengah diminta bersiap untuk menghadapi potensi kekeringan. Data di Pemprov Jawa Tengah, hanya ada 5 daerah saja yang kondisinya masih aman dan belum menetapkan status siaga darurat. 

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat menghadiri Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa, 23 Juli 2024. 

 

Jika ada 5 daerah yang masih aman, maka ridak begitu dengan 30 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah lainnya. Ke 30 daerah itu kini berstatus siaga darurat kekeringan. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing menghadapi ancaman kekeringan yang melanda. 

 

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, dari 35 kabupaten/kota di wilayahnya, ada 30 daerah yang siaga darurat kekeringan, dan ada 5 daerah yang kondisinya aman. 

 

"Saat ini lima kabupaten/kota belum menetapkan status darurat kekeringan karena kondisinya masih aman," kata Nana. 

 

Pihaknya telah melakukan upaya droping air bersih di 10 kabupaten/kota. Rinciannya, 25 kecamatan dan 33 desa yang terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa. 

 

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lanjutnya, musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau tahun 2023. Puncak musim kemarau Tahun 2024 berada di bulan Juli atau saat ini. 

 

Akan tetapi, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan yang mungkin terjadi. 

 

"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," jelas Nana. 

 

Pemprov telah menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota. 

 

Nana juga mengimbau kepada bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana,  serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan. 

 

"Ini perlu komunikasi dengan instansi terkait. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," tegasnya. 

 

Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya. 

 

Upaya-upaya itu perlu dilakukan, mengingat pada 2023 lalu terdapat  34 kabupaten/kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih pada saat kemarau.(EF)