Geger GP Ansor Jateng Diambil Alih Pusat, Pengurus Merasa Didzolimi dan Lapor PBNU

Viva Semarang – Gonjang-ganjing caretaker kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah oleh Pengurus Pusat GP Ansor terus berlanjut. 

Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah 2017-2024 yang tidak terima berencana mengadukan hal ini ke Pengurus Besar Nahdatul Ulama atau PBNU. 

Sebelumnya, PP GP Ansor mengeluarkan surat keputusan caretaker terhadap kepengurusan PW GP Ansor Jawa Tengah pada 6 September 2024 lalu. Surat caretaker tersebut terbit dua kali dengan tanggal dan nomor surat sama namun isinya yakni susunan struktur tim caretaker berbeda.

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, Sholahuddin Aly atau Gus Sholah membantah bahwa PW GP Ansor Jawa Tengah dianggap oleh PP tidak mampu menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil).

“Faktanya, panitia telah terbentuk dan sudah menyiapkan mekanisme hingga teknis pelaksanaanya. Termasuk menyiapkan tempat sampai pembuatan kaos untuk 2.000 peserta,” ungkapnya.

Hal itu dibenarkan Ketua Panitia Konferwil, Ahadun Maftudji. Menurutnya, Konferwil sedianya dilaksanakan 31 Agustus 2024 di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang. Namun oleh Ketua Umum PP GP Ansor diminta ditunda sampai pertengahan September 2024, dengan alasan berbarengan dengan acara Rakornas GP Ansor di Jakarta.

“Ternyata, pada 6 September 2024 diterbitkan Surat Keputusan Caretaker,” ungkap Ahadun 

Ahadun menjelaskan, seluruh tahapan juga telah dilaksanakan yakni Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) GP Ansor Jateng di IAIN Kudus pada Sabtu, 29 Juni 2024 yang dihadiri PC se Jateng dan menyepakati digelarnya Konferwil pada Agustus 2024 di Kota Semarang.

“Panitia kemudian terus menggodok materi Konferwil. Bahkan draft materi juga telah didistribusikan ke seluruh PC dan PAC se Jateng untuk dibahas di daerah masing-masing yang hasilnya dibahas lagi di Pra-Konferwil,” jelasnya.

Pra-Konferwil kemudian terlaksana di Solo pada 1 Agustus 2024 yang dihadiri Ketua dan Sekretaris dari 35 PC Se Jateng, membahas dan menyepakati Tata Tertib (Tatib) Konferwil, Program Kerja hingga Persyaratan Calon Ketua PW. Seluruh materi yang disepakati itu sudah siap untuk disahkan ke forum tertinggi yakni Konferwil.

“Pra-Konferwil pun dibuka oleh Sekjen PP GP Ansor, dihadiri pula Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, dan ditutup secara resmi oleh Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharuddin,” ungkapnya.

Konferwil sedianya dilaksanakan 31 Agustus 2024 di MAJT Kota Semarang. Namun oleh Ketua Umum PP GP Ansor diminta ditunda sampai pertengahan September 2024, dengan alasan berbarengan dengan acara Rakornas GP Ansor di Jakarta.

“Ternyata, 6 September 2024 diterbitkan Surat Keputusan Caretaker,” katanya.

Sebelumnya, pada tahapan pendaftaran terdapat tiga nama bakal calon yang telah mendaftar yaitu, Muhammad Hanif Mahfud (Ketua MDS Rijalul Ansor PW GP Ansor Jateng yang juga Pengasuh Ponpes Edi Mancoro, Gedangan, Kabupaten Semarang), kemudian Mochamad Hanies Cholil Barro’ (Wakil Bupati Rembang yang juga adik Ketua Umum PBNU dan juga adik mantan Ketua Umum PP GP Ansor yang kini Menteri Agama), kemudian M. Shidqon Prabowo (Wakasatkorwil Banser Jawa Tengah yang juga Pengasuh Ponpes Asshodiqiyyah Kota Semarang).

Ahadun mengungkapkan, pelaksanaan Konferwil ini sudah ditunggu lama oleh para kader di Jawa Tengah. Caretaker ini menimbulkan kekecewaan kader dan para senior GP Ansor Jawa Tengah.

Atas masalah caretaker ini, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, Sholahuddin Aly atau Gus Sholah akan mengadukanya ke Majelis Tahkim yang menangani Penyelesaian Perselisihan Internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Majelis Tahkim PBNU berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus NU dan badan otonom di semua tingkatan.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah dengan pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, dorongan dari PAC dan PC serta masukan para senior maka akan menempuh jalan tersebut yakni mengadu ke Majelis Tahkim.

“Berdasar dorongan dan masukan sahabat-sahabat itulah kami yang merasa didzolimi sepakat memutuskan untuk menempuh upaya mengadukan ke Majelis Tahkim PBNU guna penyelesaian persoalan. Ini semua semata-mata demi tertib aturan dan menjaga marwah organisasi,” ungkapnya, Rabu (18/9/24).

Gus Sholah menjelaskan, langkah ini ditempuh sebagaimana diatur dalam organisasi. Majelis Tahkim telah dibentuk oleh PBNU sebagai tindaklanjut adanya Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.(TJ)