Isu Solo Jadi Daerah Istimewa, Gubernur Jateng Bilang Begini
- Dok
VIVA Semarang, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menanggapi isu tentang usulan menjadikan Surakarta sebagai Daerah Istimewa.
Menurutnya, pemekaran wilayah adalah wewenang pemerintah pusat dan harus melalui banyak kajian.
"Saya belum pernah dengar soal wacana itu. Tapi kalaupun ada, itu urusan pemerintah pusat," ujar Luthfi usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Ia menjelaskan, kalau memang ada rencana seperti itu, maka harus dikaji dari berbagai sisi, seperti ideologi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.
"Semuanya harus dikaji dulu, tapi tetap yang berwenang adalah pemerintah pusat," katanya.
Mantan Kapolda Jateng itu justru menilai hal yang lebih penting saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, terutama di daerah aglomerasi eks karesidenan di Jawa Tengah.
"Sekarang yang paling penting adalah membangun ekonomi baru," tegasnya.
Ia menyebut, potensi ekonomi bisa dikembangkan di wilayah-wilayah seperti Semarang Raya, Solo Raya, Kedu Raya, Banyumas Raya, Pekalongan Raya, dan lainnya.
Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.(TJ)
