Ahmad Luthfi Targetkan Perbaikan RTLH dan Pengurangan Backlog di Jateng Tuntas 5 Tahun

Viva Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, optimis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengurangan kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah akan rampung dalam lima tahun ke depan. Keyakinan ini disampaikannya saat penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat, 20 Juni 2025 malam.

Luthfi menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah memiliki program "1 KK 1 Rumah Layak Huni" yang anggarannya sudah diperhitungkan secara fiskal.

"Dengan target 17.000 perbaikan RTLH per tahun, diharapkan tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang. Validasi data dengan bupati/wali kota pun terus dilakukan untuk memastikan akurasi data backlog," jelas Luthfi.

Pada tahun 2025, penanganan kebutuhan perumahan di Jawa Tengah mencapai 26.356 unit. Rinciannya meliputi 17.510 unit dari APBD Provinsi (17.000 RTLH dan 510 backlog), 6.776 unit dari APBD kabupaten/kota, dan 2.070 unit dari program CSR.

Menurut Luthfi, pemenuhan rumah layak huni adalah indikator penting dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak CSR dan bantuan sosial sangat diperlukan.

Nota kesepakatan ini bertujuan menyatukan data dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Penandatanganan juga melibatkan bupati/wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, dan BP Tapera.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menambahkan bahwa sektor perumahan merupakan prioritas nasional. Data 2024 menunjukkan capaian rumah layak huni baru sekitar 65%, dengan 9,9 juta rumah tangga masih mengalami backlog dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni secara nasional. Roadmap menargetkan pengurangan 3 juta unit backlog dan RTLH di seluruh Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Aziz menekankan pentingnya data perumahan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan. Nota kesepakatan ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang valid, yang akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan MBR. Selain itu, melalui kesepakatan ini, sekitar 20.000 unit rumah bagi MBR dan ASN di Jawa Tengah akan direalisasikan melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.(TJ)