Inovasi Peningkatan Kualitas Menejemen Resiko Pemda Lewat Si-Polaris

Bupati Semarang Lounching Aplikasi Si-Polaris
Sumber :

Semarang –Pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T). Pada tahun 2023 kinerja pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Semarang cukup rendah dengan capaian skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) Sebesar 2,257 dan menduduki peringkat 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hal ini cukup jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai sebesar 2,84.

Intervensi Serentak Cegah Stunting di Jateng Sudah Capai 1,4 Juta Orang

Guna memperkuat tata kelola risiko dalam rangka meningkatkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Kabupaten Semarang. Bupati semarang meluncurkan Inovasi SI-POLARIS yang merupakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko.

" Diharapkan dengan Inovasi SI-POLARIS. dapat memperkuat tata kelola risiko dalam rangka meningkatkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Kabupaten Semarang. Aplikasi ini cukup baik dan bertujuan untuk memudahkan segenap jajaran Pemda Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pendokumentasian, pengolahan dan pengelolaan data risiko yang ada di setiap Perangkat Daerah," Ujar Ngesti saat meluncukan meluncurkan Inovasi Si-Polaris di ruang Dharma Satya Gedung B, Jumat(14/6/2024).

Pemprov Jateng Menjaga Laju Inflasi, Hadirkan Program Si-Manis Mart

Sementara itu, dikatakan oleh Chrisolina Libratini Endraswari Sayogiyanti, inisiator Inovasi SI-POLARIS. Ide pembuatan Aplikasi SI-POLARIS dilatarbalakangi masih sangat rendahnya kinerja pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten.

" Sebagai Ketua Tim Teknis Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 700/0235/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/0526/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Komite Pengelolaan Risiko. Kami melakukan riset dan mendapati beberapa permasalahan yang membuat MRI cukup rendah," jelasnya.

Senangnya 32 Ribu Pekerja Pabrik Rokok di Kudus Dapat BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa salah satu kelemahan tata kelola risiko di Kabupaten Semarang adalah belum optimalnya pemenuhan data dukung pengelolaan risiko untuk penilaian MRI Kabupaten Semarang seperti dokumen Register Risiko (RR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah sehingga skor MRI Kabupaten Semarang tidak dapat meningkat dari kisaran 2 dan demikian pula levelnya tidak dapat meningkat dari level 2.

" Melalui aplikasi ini, diharapkan akan dapat meningkatkan Akurasi Data dan Ketepatan Pemenuhan Bukti Dukung dalam Penilaian Risiko Pemkab Semarang. sehingga kualitas penyelenggaraan manajemen risiko yang bermuara pada peningkatan capaian MRI dan SPIP-T dapat tercapai. Ini sudah kami uji coba terbatas pada 6 Perangkat Daerah," pungkasnya.