Jateng Terbitkan Pergub Pencegahan dan Penanganan TPPO

“Pergub atau perda TPPO sudah ada sekitar 30-an di seluruh Indonesia. Cuma setelah peraturan presiden yang baru,  Pemprov Jateng yang pertama kali,” ujar dia.

Menurut dia, TPPO merupakan bentuk perbudakan modern,  bentuknya bisa berupa eksploitasi buruh, eksploitasi seksual dan eksploitasi lainnya. Oleh karenanya,  pemerintah harus menyikapi dengan serius. 

Pergub ini dinilai progresif, karena juga mengatur  Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga pelaksana. PPT melaksanakan tugas-tugas teknis terkait pencegahan dan penanganan. Pelaksana tugas dari PPT merupakan perwakilan dari instansi terkait yang ditunjuk oleh pimpinannya.

Halaman Selanjutnya

 Dalam Pergub ini juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penangangan Pemberantasan Tindak untuk membentuk PPT.(EF)