Pj Bupati Kudus dan ASN Diduga Tidak Netral, Pengamat Sebut Bisa Dimakzulkan Hingga Sanksi Pidana
- Istimewa
Ia menilai jika masyarakat memiliki bukti dugaan ketidaknetralan bisa melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika terbukti melakukan pelanggaran, bisa mendapat sanksi disiplin hingga dicopot jabatannya sebagai Pj Bupati.
"Jika buktinya jelas dan sahih maka perlu dilaporkan ke Bawaslu. Sanksi disiplin misalnya tukinnya dipotong, jabatannya diturunkan bahkan bisa dicopot oleh Mendagri," katanya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai jika Pj Bupati tersebut terbukti tidak netral, bisa dimakzulkan dengan membangun sikap tidak percaya oleh DPRD.
"Dilaporkan ke Bawaslu Kudus, untuk PJ Bupati Kudus dengan sikapnya yang tidak netral. Sebaiknya dimakzulkan saja, DPRD bisa memulai dengan sikap tidak percaya pada Bupati dan proses untuk dimajzulkan," kata Fickar.
"Pencopotan jabatan harus ada permintaan dari DPRD," ungkapnya.(TJ)
