Ahmad Luthfi Optimis Separuh KDMP di Jawa Tengah Beroperasi Akhir Tahun ini
Senin, 21 Juli 2025 - 19:49 WIB
Sumber :
- Dok
Viva Semarang –Gubernur Ahmad Luthfi optimis sampai akhir tahun ini, minimal separuh dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada di Jawa Tengah sudah beroperasi. Total seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah ada 8.523, dan semuanya sudah berbadan hukum.
"Ada 11 di tempat kita yang sudah berjalan (mockup), sudah terima sertifikat dari menteri koperasi. Target sampai akhir tahun paling tidak separuh sudah beroperasi, tidak semua langsung operasional. Minimal bertahap dan berlanjut kita penuhi," kata Luthfi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meluncur kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin, 21 Juli 2025.
Sebelas koperasi yang sudah berjalan dan menjadi percontohan di Jawa Tengah antara lain KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten; KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali; KDMP Bengkal, Kranggan, Temanggung; KDMP Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo; KDMP Bawang, Kabupaten Banjarnegara; KDMP Ponggok, Polanharjo, Klaten;
KDMP Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar; KDMP Tampirwetan, Candimulyo, Magelang; KDMP Sidamulya, Wanasari, Brebes;KDMP Sukobubuk, Pati; dan KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta.
"Harapannya dengan peluncuran ini kita permudah potensi desa, dari segi pupuk bisa terpenuhi, kemudian bapokting seperti beras agar bisa memangkas (distribusi) beras itu langsung dari produsen atau ke koperasi, tidak ada lagi beras-beras yang ditimbun, dioplos dan sebagainya karena harga itu sudah standar," katanya.
Luthfi menjelaskan, masing-masing kepala daerah, mulai gubernur, bupati/wali Kota, sampai kepala desa dan lurah sudah mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh koperasi yang dibentuk.
Pertama, pengawasan dalam urusan badan hukum. Terkait hal ini seluruh koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah sudah berbadan hukum. Kedua, pengawasan terkait kesiapan sarana-prasarana seperti infrastruktur maupun produk unggulan yang ada di daerah setempat.
Halaman Selanjutnya
"Kita sesuaikan. Oleh karena itu, nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai yang sudah disiapkan. Ada gerai yang bisa dibangun, ada gerai yang sudah ada misalnya memanfaatkan bekas sekolah, gudang dan lain sebagainya," jelasnya.
