Cakupan JKN Kian Luas, 381 Daerah Berhasil Raih Status UHC
- Abc
Viva Semarang – Capaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 31 Mei 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 381 kabupaten dan kota di 27 provinsi telah berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
Status UHC diberikan kepada daerah yang mampu mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sedikitnya 80 persen. Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode 31 Desember 2025, ketika tercatat 407 kabupaten/kota di 30 provinsi telah memenuhi kriteria UHC.
Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah VI BPJS Kesehatan, Henri Amry Iriawan, mengungkapkan data tersebut saat kegiatan Media Gathering yang berlangsung di Artotel Leguna, Magelang, Jawa Tengah.
Henri menjelaskan, Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah dengan tingkat keaktifan peserta JKN tertinggi, yakni mencapai 94,02 persen. Sebaliknya, Kabupaten Jepara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat keaktifan terendah.
"Untuk wilayah Provinsi DIY, dari lima kabupaten dan kota tidak terdapat pengurangan UHC. Sementara di Jawa Tengah terdapat lima Pemda yang tidak lagi UHC yaitu Kabupaten Pekalongan, Purbalingga, Batang, Pemalang, dan Kendal," ungkapnya.
Menurut Henri, pada tahun 2025 terdapat 27 pemerintah daerah yang berstatus UHC. Namun pada 2026 jumlah tersebut berkurang menjadi 22 daerah. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang mengurangi jumlah peserta yang ditanggung, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat keaktifan kepesertaan.
Untuk memperkuat keberlanjutan Program JKN, Presiden telah menginstruksikan 30 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, agar mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
"Termasuk berkolaborasi dengan swasta tentu untuk memaksimalkan keaktifan kepesertaan. Karena sejak awal pemerintahan pusat telah menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh terdampak efisiensi anggaran," lanjutnya.
Henri menambahkan, masyarakat yang mendaftar sebagai peserta JKN di daerah yang telah berstatus UHC dapat langsung memperoleh status kepesertaan aktif.
Bagi wilayah yang belum mencapai UHC, kepesertaan baru akan aktif pada bulan berikutnya. Secara keseluruhan, cakupan kepesertaan JKN di Jawa Tengah dan DIY saat ini telah mencapai 98,49 persen atau sekitar 41,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta berada di angka 76,29 persen atau setara 32,3 juta jiwa.
Untuk mendukung layanan kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 3.523 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 438 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Sementara kontribusi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 8,83 persen atau sekitar 3,7 juta jiwa.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan akselerasi deteksi dini potensi penyakit kronis, dimana hingga 16 Mei 2026 tercatat 10,4 juta peserta telah melakukan skrining atau melampaui target tahun ini 6,6 juta orang.
Dari total capaian tersebut, tercatat 4.967.525 peserta atau 49,46 persen terdeteksi memiliki risiko kesehatan.
" Jadi hasil dari skrining ada yang memiliki risiko kesehatan dan tidak memiliki risiko kesehatan," ungkapnya.
Meski capaian skrining melampaui target, tindak lanjut peserta ke fasilitas kesehatan masih rendah, karena baru 2.284.456 peserta berisiko atau 45,99 persen yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dari target ideal nasional 75 persen.
Selain membahas perkembangan kepesertaan JKN, kegiatan media gathering tersebut juga diisi dengan edukasi kesehatan mengenai pencegahan diabetes melitus dan hipertensi. Materi disampaikan oleh dr. Zaki MK Adhi, SpPD, FINASIM, staf Divisi Endokrinologi, Metabolik, dan Diabetes Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi.
Dalam paparannya, dr. Zaki menjelaskan bahwa diabetes maupun penyakit ginjal kini tidak lagi identik dengan usia lanjut, tetapi juga mulai banyak ditemukan pada kelompok usia produktif. Selain mengingatkan pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup aktif, ia juga menekankan pentingnya deteksi dini agar masyarakat dapat mencegah penyakit tersebut sebelum berkembang lebih lanjut.