DPP PKB Minta KPU Kendal Tak Persulit Administrasi Pencalonan Dico Ganinduto

Bupati Kendal Dico Ganinduto.
Sumber :
  • TJ Sutrisno

Viva Semarang – Persoalan Pengembalian Berkas Pendaftaran pasangan Dico Ganiduto-Ali Nurudin oleh KPU Kendal terus bergulir. Kali ini dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa-Bangsa angkat bicara terkait polemik yang sudah memasuki tahap proses gugatan di Bawaslu Kendal ini. 

Sidak Pajak Mendadak di Kompleks Bupati Semarang Petugas Temukan Plat Merah Tunggak Pajak

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespon polemik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengembalikan berkas pendaftaran pasangan bakal calon (paslon) bupati/wakil bupati Kendal Dico Ganinduto-Ali Nurudin dalam Pilkada Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Jazilul pun mendesak KPU Kabupaten Kendal bisa menerima berkas Dico-Ali dan tak mempersulit proses administrasi.

PKB Jateng: Ashari Bukan Kiai, Tapi Dukun

Pihaknya beralasan karena PKB telah menarik dukungan dari paslon Kartika Permana Sari-Benny Karnadi sebelum mereka melakukan pendaftaran ke KPU.

Jazilul mengatakan bahwa pencabutan rekomendasi atau dukungan terhadap Tika-Benny telah dilakukan sebelum mereka mendaftar yaitu pada Sabtu 24 Agustus 2024.

Bursa Calon Ketua DPC PKB Kab. Semarang, Muncul Sejumlah Nama Usulan DPAC

"Tentu sudah ada pemberitahuan kepada Tika-Benny, pencabutan rekomendasi untuk pasangan Tika-Benny dilakukan tanggal 24 Agustus 2024 melalui SK Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa 3 September 2024.

Ia mengatakan bahwa pemberitahuan kepada yang bersangkutan yaitu Tika-Benny merupakan bagian dari sistem administrasi internal partai, melalui DPC PKB Kendal.

"Dalam tahap verifikasi ini kami harap KPUD Kendal bisa menerima pendaftaran paslon Dico-Ali Nurudin untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi ke DPP PKB sesuai ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Jangan mempersulit admistrasi," katanya. 

Ia pun menjelaskan bahwa pengusulan pasangan calon, yang secara administratif dilakukan lewat pendaftaran merupakan ranah partai politik pengusung, termasuk mengganti pasangan calon dalam keadaan tertentu. 

"Pada tahapan pendaftaran yang berlaku adalah hukum administrasi, di mana KPU sebagai penyelenggara wajib menerima pendaftaran paslon dan tidak bisa menolak," kata dia.

"Nanti pada tahap verifikasi KPUD mengumumkan mana paslon yang lulus persyaratan atau tidak lulus untuk selanjutnya mengambil undian nomor urut paslon," kata Jazilul.

Lebih lanjut, terkait dengan apakah PKB akan memberikan sanksi kepada Benny selaku kader, karena tetap mendaftarkan rekomendasi yang telah dicabut, Jazilul mengatakan akan mempertimbangkannya.

"Kami pertimbangkan sanksi untuk Benny,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title